JAMTANI Hadiri AGRIMAT 2025: Dorong Inovasi Pertanian Ramah Iklim untuk Petani Muda
August 29, 2025
Penulis: Fisal Hafiz
Jakarta, 26–28 Agustus 2025 – Indonesia Climate Justice Summit (ICJS) 2025 resmi diselenggarakan di Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, sebagai forum rakyat untuk menyatukan suara menghadapi krisis iklim. Acara ini digagas oleh Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) yang terdiri dari 30 lembaga dari berbagai organisasi masyarakat sipil. Jaringan Masyarakat Tani Indonesia (JAMTANI) turut hadir membawa aspirasi petani yang menjadi garda terdepan terdampak perubahan iklim.
Sebanyak 13 petani dampingan JAMTANI, termasuk dua petani dari program RYCAM, Husni Ramdani dan Siti Rukoyah, menjadi perwakilan yang menyuarakan tuntutan dari subjek petani dalam forum tersebut. Keduanya turut membacakan deklarasi yang menegaskan perlunya kebijakan iklim nasional yang berpihak pada petani kecil, memperkuat kedaulatan pangan, serta memberikan perlindungan terhadap dampak krisis iklim yang semakin parah.
Dalam pembukaan ICJS, digelar Pleno Rakyat yang menghadirkan sembilan kelompok rentan: masyarakat adat, petani, nelayan, perempuan, buruh, masyarakat miskin kota, orang muda, lansia, dan penyandang disabilitas. Mereka menyampaikan pengalaman langsung menghadapi dampak iklim, mulai dari gagal panen akibat perubahan musim, kerusakan pesisir, hingga hilangnya sumber penghidupan.
“Musim hujan datang lebih awal atau lebih lambat sehingga pola tanam berubah, intensitas hujan terkadang lebih cepat dan deras pada waktu tertentu sehingga merusak tanaman kami, jenis hama dan penyakit semakin banyak dan serangannya pun semakin meningkat,” ujar perwakilan JAMTANI dalam deklarasi tersebut. ICJS 2025 juga menjadi momentum memperkuat solidaritas antar kelompok rentan dalam memperjuangkan keadilan iklim. Forum ini menegaskan bahwa krisis iklim bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga krisis kemanusiaan yang membutuhkan perubahan kebijakan secara sistemik.
Sebagai tindak lanjut forum ini, ARUKI bersama jaringan masyarakat sipil akan memperkuat advokasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dengan menyampaikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti kepada komisi terkait. Rekomendasi tersebut meliputi perlindungan lahan pertanian, insentif adaptasi perubahan iklim, hingga dukungan anggaran bagi petani kecil agar kebijakan nasional benar-benar berpihak pada mereka. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan suara kelompok rentan yang dibacakan dalam deklarasi tidak berhenti di forum, tetapi terwujud dalam kebijakan nyata di tingkat nasional.
ICJS 2025 juga menyoroti pentingnya regenerasi petani dan penguatan peran petani muda yang semakin terdampak krisis iklim. Forum ini menjadi ruang belajar dan jejaring bagi generasi muda petani untuk mengakses teknologi ramah lingkungan, pembiayaan hijau, serta memperkuat kapasitas adaptasi mereka. Dengan dukungan kebijakan yang berpihak, petani muda diharapkan tidak hanya mampu bertahan menghadapi perubahan iklim, tetapi juga menjadi motor penggerak transformasi sistem pangan menuju kedaulatan dan keberlanjutan.
Informasi tentang ARUKI, dapat diakses di https://www.instagram.com/aruki.id
